0 Departemen

	BNN
	Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengatakan, Polri tetap konsisten untuk menangkap penjahat-penjahat narkotika yang ada di Indonesia. Namun, institusi kejaksaan dan pengadilan harus pula mempunyai komitmen sama, sehingga jika polisi berhasil menangkap mereka harus dihukum dengan berat. Hal ini perlu dikedepankan mengingat sudah banyak korban narkotika dan obat-obatan berbahaya yang berjatuhan
	Departemen Komunikasi dan Informatika (DEPKOMINFO)
	Terwujudnya masyarakat informasi yang sejahtera melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
	Badan Meteorologi dan Geofisika
	TERWUJUDNYA BMG YANG TANGGAP DAN MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, KUALITAS UDARA DAN GEOFISIKA YANG HANDAL GUNA MENDUKUNG KESELAMATAN DAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN NASIONAL SERTA BERPERAN AKTIF DI TINGKAT INTERNASIONAL
	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
	Mewujudkan Lembaga Yang Mampu Mewujudkan Indonesia Yang Bebas Dari Korupsi. Pendobrak Dan Pendorong Indonesia Yang Bebas Dari Korupsi. Menjadi Pemimpin Dan Penggerak Perubahan Untuk Mewujudkan Indonesia Yang Bebas Dari Korupsi
	DEPARTEMEN DALAM NEGERI RI (DEPDAGRI)
	Terwujutnya penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik, sistem politik yang demokratis, pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
	DEPARTEMEN PERTAHANAN RI
	Departemen Pertahanan selanjutnya dalam peraturan ini disebut Departemen, adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Departemen Pertahanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
	DEPLU
	DEPARTEMEN LUAR NEGERI RI
	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL (DEPDIKNAS)
	Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
	DEPDAG
	DEPARTEMEN PERDAGANGAN RI
	DEPARTEMEN AGAMA RI (DEPAG)
	VISI Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI
	Visi: Terwujudnya Sistem dan Politik Hukum Nasional yang mantap dalam rangka tegaknya Supremasi Hukum dan HAM untuk menunjang tercapainya kehidupan masyarakat yang aman, bersatu, rukun, damai, adil, dan sejahtera.
	DEPARTEMEN KEHUTANAN RI (DEPHUT)
	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967, mengamanatkan bahwa pengurusan hutan pada hakekatnya adalah untuk mendapatkan manfaat hutan yang sebesar-besarnya secara serbaguna dan lestari baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi kemakmuran masyarakat.
	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN RI (DEPHUB)
	Visi Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah;
	DEPNAKER DAN TRANS
	Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Departemen Pertanian RI (DEPTAN)
	VISI Pembangunan Pertanian periode 2005-2009 adalah Terwujudnya pertanian tangguh untuk kemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani
	TNI ANGKATAN UDARA
	Sejarah lahirnya TNI AU bermula dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada Tanggal 23 Agustus 1945, guna memperkuat Armada Udara yang saat itu sangat kekurangan pesawat terbang dan fasilitas-fasilitas lainnya. Sejalan dengan perkembangannya berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), pada tanggal 5 Oktober 1945 dengan nama TKR jawatan penerbangan di bawah Komodor Udara Soerjadi Soerjadarma.
	DEPARTEMEN SOSIAL (DEPSOS)
	Visi ini mengandung makna bahwa pembangunan kesejahteraan sosial merupakan upaya dan gerakan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan sosial oleh perorangan, keluarga, kelompok masyarakat, organisasi dan dunia usaha bagi seluruh rakyat Indonesia.
	DEPARTEMEN KESEHATAN RI (DEPKES)
	Departemen Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah di bidang kesehatan, dipimpin oleh Menteri Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Departemen Kesehatan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang kesehatan.
	Tentara Nasional Indonesia (TNI)
	Terwujudnya TNI profesional dan modern, memiliki kemampuan yang tangguh untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga keselamatan bangsa dan negara serta kelangsungan pembangunan nasional.
	SEKRETARIAT NEGARA RI (SEKNEG)
	Terwujudnya Sekretariat Negara yang profesional, transparan dan akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada Presiden dan Wakil Presiden.

	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM RI (DPU)
	* Lambang Departemen PU berlukiskan Baling-baling dengan ketentuan seperti tercantum pada gambar. * Warna dasar lambang adalah kuning (kuning kunyit). * Warna baling-baling adalah biru kehitam-hitaman. * Penggunaan lambang : lihat Manual Tata Persuratan.
	Departemen Keuangan RI
	Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta instrumental bagi proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur dan berperadaban tinggi
	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
	Perjalanan Sejarah Perjuangan TNI . Pada awal kemerdekaan terakumulasi kekuatan bersenjata yang berasal dari para tokoh pejuang bersenjata, baik dari didikan Jepang (PETA), Belanda (KNIL), maupun mereka yang berasal dari lascar rakyat, inilah cikal bakal lahirnya TNI, yang dalam perkembangannya mengkonsolidasikan diri ke dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang kemudian berturut-turut berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Tentara Keselamatan Rakyat (TKR), Tentara Republik Indonesia (TRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI), Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), yang kembali menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI), Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), melalui penggabungan dengan Polri, dan berdasarkan Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 kembali menggunakan nama Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah pemisahan peran antara TNI dan Polri. Sejak kelahirannya, TNI menghadapi berbagai tugas dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pengabdian TNI kepada negara dapat dilihat dalam perjalanan sejarah perjuangannya sebagai berikut
	Kejaksaan Agung RI
	Menyadari sepenuhnya akan tuntutan masyarakat atas pelayanan dan penegakan hukum dalam era reformasi, maka Kejaksaan Republik Indonesia telah menetapkan visi yaitu: Mewujudkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugasnya secara independen dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dalam negara hukum berdasarkan Pancasila
	Mahkamah Agung RI
	Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
	Komisi Pemilihan Umum (KPU)
	Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkantor di Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta 10310 Tlp. 021-31937223 Fax. 021-3157759
	Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara RI
	Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia kedudukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara adalah pembantu Presiden yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
	PT KERETA API ( KA ) PERSERO
	Kereta api di Indonesia ditandai dengan pengayunan cangkul pertama oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda, Mr. L.A.J Baron Sloet van den Beele di desa Kemijen Jumat tanggal 17 Juni 1864 yang diprakasai oleh Naamlooze Venootschap Nederlandsch Indishe Spoorweg Maatschappij (NV. NISM). Perusahaan swasta NV. NISM menbangun jalan kereta api antara Kemijen Tanggung dan pada tanggal 10 Febuari 1870 dapat menghubungkan kota Semarang ke Surakarta (110 Km).
	KOMISI KEPOLISIAN INDONESIA
	Keberadaan KOMISI KEPOLISIAN INDONESIA sebagai lembaga independen. Meski yang kami amati masalah- masalah yang menyangkut Kepolisian – namun secara struktural tidak ada kaitannya dengan Kepolisian Negara RI.
	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
	Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang secara tegas mengamanatkan pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga sentral (focal point) yang mengkoordinasikan pelaksanaan Undang-undang dimaksud guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya PPATK adalah lembaga yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Keberadaan PPATK sebagai suatu lembaga intelijen di bidang keuangan, yang secara internasional nama generiknya adalah Financial Intelligence Unit (FIU) memiliki tugas dan kewenangan khusus.

	TNI-AL
	Terwujudnya tni angkatan laut yang besar, kuat dan profesional sehingga mampu mengemban tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan kedaulatan dan keamanan negara di laut.